Berita Harian

Kamis, 30 Juli 2015

Bisnis.com, JAKARTA—Kemampuan pembiayaan pembangunan bidang permukiman oleh Pemda yang semakin meningkat seiring desentralisasi fiskal perlu disertai sinkronisasi perencanaan program antara RPJMD dengan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan sinkronisasi sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan wajib yang dilaksanakan bersama (concurrent).

"Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran bidang permukiman ada gap dengan kemampuan pendanaan APBN dan harus kreatif mencari sumber lain. Begitu pula strategi pendanaan ini harus sinkron dengan RPJMD," katanya seperti dikuti Bisnis.com dari laman resmi Kementerian PUPR, Rabu (29/7/2015).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Terbatas Keterpaduan Perencanaan Program bidang Cipta Karya melalui Sinergi RPJMN, Renstra PUPR, dan RPJMD, di Denpasar Rabu (29/7/2015).

Andreas mengingatkan visi Indonesia saat ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kualitas ini menurutnya dapat tercipta dari lingkungan permukiman yang sehat dan produktif.

SDM berkualitas akan siap menggerakkan Indonesia dari middle income country menjadi negara maju dengan mulai menggerakan perekonomian dari pengelolaan sumber daya alam yang semakin terbatas ke arah industri manufaktur.

Sementara itu, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Dwityo A. Soeranto, mengatakan ada tiga pendekatan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya dalam mengusung Gerakan 100-0-100, yaitu membangun sistem infrastruktur, memfasilitasi Pemda, dan melalui pemberdayaan masyarakat.

 

Gerakan 100-0-100 adalah upaya bersama untuk mencapai target 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak pada 2019 mendatang.

Sumber : Bisnis.com

Sabtu, 4 Juli 2015

TEMPO.COM,JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat proses lelang tender berbagai proyek. Untuk tahun anggaran 2016 akan dibuka sejak Agustus 2015, dari yang sebelumnya dimulai Oktober.

“Gapensi akan membantu menyukseskan percepatan ini. Lebih cepat lebih baik,” ujar Sekretaris Jenderal BPP Gapensi H. Andi Rukman Karumpa, Jumat, 3 Juli 2015. Dengan percepatan ini, ujarnya, Gapensi berharap pembangunan fisik berbagai proyek sudah dimulai pada Januari 2016.

Perbaikan sistem lelang tender pekerjaan infrastruktur ini akan membuat waktu pengerjaan akan lebih panjang. “Jadi, kita juga kerjanya tidak terburu-buru yang berakibat pada kualitas proyek,” ujar Andi.

Menurut dia, belajar dari jadwal tender sebelumnya, sangat banyak proyek yang belum tergarap kala memasuki semester kedua. Akibatnya, realisasi anggaran juga berlangsung lambat dan berakibat pada rendahnya serapan anggaran bagi pertumbuhan ekonomi.

Gapensi memperkirakan dengan jadwal ini stimulus anggaran pemerintah segera terasa pada pada kuartal I-2016, sehingga siklus melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang kerap terjadi tiap tahun dapat terhentikan

“Kalau awal Januari anggaran sudah turun. Dampaknya langsung terasa, ada konsumsi meningkat, dan pertumbuhan bisa langsung digenjot. Tidak usah tunggu-tunggu ekonomi naik pada kuartal berikut,” kata Andi.

Andi mengatakan sektor yang secara pasti dapat segera digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara. Sebab, sektor ini tidak terpengaruh kondisi global maupun konsumsi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)DIPA 2015 yang diserahkan kepada kementerian/lembaga sebesar Rp 647,3 triliun terdiri atas 22.787 DIPA.

 

DIPA di bawah kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp 627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekosentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp 19,9 triliun.

 

Sumber Tempo.com

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru berhasil melaksanakan kontrak paket proyek-proyek infrastruktur sebesar 65% atau senilai Rp61,6 triliun dari total anggaran Rp94 triliun.

Realisasi tersebut bertolak belakang dengan target pemerintah yang menetapkan bahwa seluruh proses lelang proyek infrastruktur harus dituntaskan pada Juni 2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera Taufik Widjoyono menyatakan progres lelang proyek-proyek infrastruktur di kementeriannya masih belum mencapai 100% lantaran adanya kebijakan nomenklatur di kementeriannya, sehingga proses pencairan anggaran membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Kami baru bisa merealisasikan penandatanganan kontrak pada Mei setelah anggarannya cair. Oleh sebab itu, kita ingin agar proses lelang tahun depan bisa dipercepat untuk mengejar target pembangunan program-program prioritas," kata Taufik, Minggu (29/6/2015).

Pada tahun ini, Kementerian PU-Pera memperoleh anggaran Rp118 triliun. Dari total anggaran tersebut, Rp94,57 triliun dialokasikan untuk pengerjaan proyek kontraktual, sedangkan sisanya digunakan untuk swakelola Rp12,8 triliun, pengadaan tanah Rp6,8 triliun, dan adminsitrasi umum Rp4,3 triliun.

Setelah dikurangi anggaran proyek tahun jamak Rp9,1 triliun, total anggaran kontraktual 2015 adalah Rp85,47 triliun.

Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.Com, JAKARTA--Sebanyak 331 paket pekerjaan di Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum dilelang lantaran terkendala berbagai persoalan teknis.
 
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dwityo A. Soeranto mengatakan belum dilelangnya 331 paket pekerjaan disebabkan karena adanya kendala terkait ketidaksiapan lahan dan Detail Engineering Design (DED) yang seharusnya dapat diselesaikan sebelum tahun 2015.ja
 
"Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, kami telah menggelar rapat teknis untuk identifikasi permasalahan dan menyusun langkah-langkah percepatannya," kata Dwityo di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
 
Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan Ditjen Cipta Karya antara lain adalah pembangunan SPAM Regional di 5 kawasan regional, TPA Regional di 5 kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan lermukiman perkotaan (Kumuh) seluas 2.685 hektar, dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung seluas 14.641 m.
 
Lebih lanjut Dwityo menjelaskan, alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 setelah APBN-P sebesar Rp19,6 Triliun. Dana tersebut mencakup 72,3% untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya multi years, darurat bencana, dan kegiatan fisik reguler dalam kategori belanja modal sebesar, 11,9% untuk 7 kegiatan pemberdayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan selebihnya untuk kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya.
 
Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran sesuai rencana, namun tidak mengesampingkan kualitas fisik pelaksanaan kegiatan, ujarnya.
 
Sementara itu, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono menyatakan progres penyerapan anggaran di Kementerian PUPR hingga 8 Juli 2015 sudah mencapai Rp19 triliun atau sekitar 16% dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2015 sebesar Rp118 triliun.
 
Taufik menuturkan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran infrastruktur bisa mencapai 93% pada akhir tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyerap anggaran sebesar Rp15 triliun per bulan.
 
Sumber : Bisnis.com
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta operator tol Cikopo-Palimanan atau Cipali memasang lampu penerangan di sepanjang jalur lurus ruas tol tersebut, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

http://poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2015/04/ilus-jalan-tol.jpg
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan kelaikan operasi tol Cipali telah mendapat sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Yang kurang saat ini hanya aksesoris berupa rambu dan lampu penerangan yang sedang dipasang.

“Untuk malam sebenarnya sudah ada lampu, dan kalau untuk operasi itu hanya diwajibkan di juction. Akan tetapi, saya meminta operator memasang lampu di sepanjang jalur lurus, karena memang cukup panjang,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Basuki menuturkan pihaknya akan menyelesaikan pembangunan empat rest area di dalam ruas tol tersebut sebelum arus mudik berlangsung. Dengan begitu, pemudik dapat memanfaatkannya sebagai tempat untuk istirahat, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusia.

Menurutnya, berdasarkan data Korlantas Polri diketahui kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan oleh kelalaian manusia, bukan karena kelaikan ruas tol tersebut. Lima kecelakaan terakhir terjadi kepada pengendara jarak jauh asal Surabaya dan Yogyakarta.

“Empat pengendara dari Surabaya dan satu dari Yogyakarta, mungkin mereka excited dengan tol baru. Sekali lagi, ini data dari Korlantas Polri,” ujarnya.

Sekedar diketahui, sejumlah masyarakat mempertanyakan kelaikan Tol Cipali untuk digunakan pada arus mudik tahun ini. Pasalnya, tol tersebut belum dilengkapi dengan lampu penerangan dan rambu lalu lintas yang memadai.

Minimnya rambu di tol tersebut juga dicurigai sebagai penyebab maraknya kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut. Apalagi, tol tersebut didominasi oleh jalur lurus dengan jarak antar-rest area mencapai 25-30 kilometer.

Sumber : Bisnis.com

Site Statistics

  • Current Active Users20
  • Visits This Week977