Copyright 2018 - BDP Gapensi Jawa Barat

Pengusaha Alat Berat Terkena Dampak Pelemahan Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA — Tren nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS membuat beban operasional pengusaha alat berat meningkat.

Mereka memilih untuk menggarap kontrak dari sektor pertambangan untuk menjaga kinerja usaha.

JAKARTA, (PR).- Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah diyakini memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

 

Untuk mendukung pembangunan yang telah diinisiasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat, harus bisa memanfaatkan dalam pengembangan usaha lanjutan di kawasan masing-masing.

Pengusaha: Pasar Konstruksi RI Diproyeksi Capai Rp 451 T di 2018

Foto: Rengga Sancaya

Jakarta - Rapimnas Gapensi (Gabungan Pelaksana Konsttuksi Indonesia) yang digelar hari ini dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani. Rosan mengatakan, pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara. 

Dia mengatakan, pasar konstruksi Indonesia tahun ini diproyeksi mencapai Rp 451 triliun atau naik 3% dibanding tahun lalu. Jumlah ini melampaui negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki potensi senilai US$ 32 miliar dan Singapura senilai US$ 24 miliar. 

"Dari data BPS dan Kementerian PUPR, angka pasar konstruksi ini meningkat sebesar 3% dibanding tahun 2017. Jadi tahun 2018 ini, total pasar proyek konstruksi diprediksi Rp 451 triliun, yang di mana 65% merupakan pekerjaan sipil dan 35% merupakan pekerjaan bangunan atau gedung," kata Rosan saat di acara Rapimnas Gapensi di Hotel Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sumber : Liputan6.com, Jakarta - Konstruksi merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan baik bagi para pekerja maupun masyarakat. Oleh sebab itu, kompetensi dan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi menjadi salah satu faktor penting mengurangi tingkat kecelakaan konstruksi.

JAKARTA - Kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek negara tidak bisa dipidanakan. Namun, kegagalan konstruksi, salah merencanakan dan kontruksi yang rusak saat pembangunan hanya bisa diperdata.



Pernyataan itu disampaikan Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Darda Daraba dalam forum diskusi ekonomi di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (12/9/2017).