Copyright 2020 - BDP Gapensi Jawa Barat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) meninjau lokasi pembangunan tanggul rob di Terboyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (16/6). - Antara/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,34 triliun untuk penyaluran PKT di 14.618 lokasi dengan total penerima manfaat menyerap tenaga kerja sebanyak 264.471 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan uang hingga ke desa-desa.“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya Jumat (21/8/2020).

Dengan program padat karya tunai, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan anggaran membantu masyarakat khususnya di perdesaan selama masa sulit ini.

Tercatat hingga 18 Agustus 2020, program PKT bidang SDA telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.003 orang yang terdiri dari 155.500 petani, 6.483 masyarakat komunitas peduli sungai, dan 1.020 masyarakat umum dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp1,26 triliun atau 37,75 persen.

Pelaksanaan PKT dilakukan di seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) yang meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp2,25 miliar.P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat.

Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

Capaian padat karya P3TGAI telah menyerap 96.348 tenaga kerja dari target 200.000 orang yang tersebar di 2.608 lokasi dengan total penerima manfaat 106.732 orang.

Selain P3TGAI, juga dilakukan padat karya untuk kegiatan Operasi Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Rawa seperti pembangunan dan pemeliharaan saluran bagi/bagi sadap. Program ini dlaksanakan di 818 lokasi dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 17.090 orang. Dari target tersebut, progres hingga saat ini tersalur di 468 lokasi dan menyerap 25.981 orang atau melebihi target tenaga kerja.

Selanjutnya PKT untuk OP Sungai dan Pantai dikerjakan di 751 lokasi dengan target menyerap 13.131 tenaga kerja. Sebanyak 260 lokasi telah dilaksanakan program ini dengan menyerap 6.483 tenaga kerja. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan diantaranya pemasangan batu atau bronjong untuk perkuatan tebing dan talud, perbaikan tanggul, termasuk pembangunan infrastruktur pengaman pantai untuk pengendali banjir.Padat karya kegiatan OP Air Tanah dan Air Baku di 2.124 lokasi dan saat ini telah dilaksanakan di 857 lokasi dengan jumlah tenaga kerja 462 orang. Beberapa pekerjaan yang dilaksanakan misalnya, penggantian pipa dan alva valve, perbaikan pompa, dan pengecatan.

Di beberapa daerah dengan potensi mengalami kekeringan, kegiatan OP Air Tanah dan Baku tahun 2020 juga disalurkan melalui pembangunan sumur tanah (bor) beserta jaringannya untuk penyediaan air baku. Misalnya di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 titik berada di Kabupaten Brebes, Jepara, dan Blora.

Kemudian kegiatan Tugas Pembantuan (TP) OP Irigasi dan Rawa ditargetkan di 821 lokasi dan akan membuka lapangan pekerjaan bagi 22.491 orang. Realisasi program saat ini telah dilaksanakan 380 dan menyerap 33.171 tenaga kerja.

Padat karya lain yang juga dilaksanakan adalah pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) yang infrastruktur penyediaan air baku mandiri dengan prinsip kerja menampung air hujan dalam tampungan yang disaring dengan media akuifer buatan (kerikil,pasir, bata merah,batu gamping, ijuk, dan arang).

Pembangunan ABSAH diprioritaskan pada daerah kering, kawasan sulit air karena faktor geologi dan iklim, pulau – pulau kecil, dan daerah berair asin dengan target dibangun di 104 lokasi dan menyerap 849 tenaga kerja. Program ABSAH saat ini terealisasi sebanyak 81 lokasi dengan progres konstruksi seluruhnya mencapai 71 persen dan telah menyerap 558 tenaga kerja.

Sumber Berita : Bisnis.com

Sri Mulyani dalam  "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia"

Penulis : 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan uang baru Rupiah dengan pecahan nominal Rp 75 ribu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan jika penerbitan uang baru dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun.

Uang baru ini dicetak dalam bentuk kertas sebanyak 75 juta lembar, yang bisa menjadi koleksi masyarakat. Sehingga total yang dicetak pemerintah senilai Rp 5,62 triliun.

"75 juta yang dicetak ditandatangani Menkeu selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI," ujar Sri Mulyani dalam "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia" bersama Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan secara virtual, Senin (17/8/2020).

Dia menjelaskan jika, sesuai dengan amanat UU nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang rupiah, mata uang rupiah ditempatkan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh masyarakat.

"Ini koordinasi yang baik dari beberapa pihak seperti BI, kemenkeu, kemensos dan para ahli waris. Pengeluaran uang kemerdakaan ini telah melalui perencanaan matang yang dilakukan sejak 2018," jelas Sri Mulyani.

Gubernur BI Perry Warjiyo, menuturkan jika pengeluaran uang rupiah sebagai mata uang tidak hanya berperean sebagai alat pembayaran. "Tetapi lambang kedauatan masyarakat, sistem kemandirian bangsa Indonesia," jelas dia.

Setiap lembar uang Rupiah dikatakan mengandung identitas dan karakteristik bangsa Indonesia. "Kami telah mendistribusikan uang 75 tahun ini ke seluruh kantor-kantor," kata dia.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan uang baru dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Acara peluncuran uang baru edisi koleksi ini berlangsung, Senin (17/8/2020) siang ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, diterbitkannya uang baru ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.

"Jadikan peristiwa ini sebagai simbol kebangkitan dan optimisme menghadapi tantangan dampak pandemi Covid-19 guna melanjutkan pembangunan bangsa menyongsong masa depan Indonesia Maju," ujar Sri Mulyani, mengutip postingan di akun Instagram resminyanya @smindrawati.

Dalam memperingati kemerdekaan Indonesia, Mantan Gubernur Bank Dunia ini juga mendorong agar masyarakat bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang diterima.

Tak lupa pula untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan yang telah berjasa untuk negara ini, baik para pahlawan yang gugur saat memperjuangkan kemerdekaan maupun mereka yang gugur sekarang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Renungkan juga apa saja yang telah kita perbuat di masa kemerdekaan ini? Sudah seberapa Indonesia-kah jiwa dan raga kita?" ujarnya.

Diketahui acara "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia" akan dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2020, pukul 11.15 - 11.45 WIB, dan dapat disaksikan melalui live streaming di kanal youtube Bank Indonesia.

Adapun uang baru ini bukan merupakan uang untuk transaksi melainkan edisi khusus untuk dikoleksi. BI memang beberapa kali telah menerbitkan uang edisi koleksi, seperti uang edisi khusus Seri 25 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Seri perjuangan Angkatan 45, Seri Save The Children, Seri Cagar Alam, dan seri lainnya.

Sumber berita : Liputan6.com

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat Jumat (13/4/2018). - Antara/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA — Kontraktor skala kecil yang menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengaku juga membutuhkan jaring pengaman agar tidak jatuh terlalu dalam akibat pandemi Covid-19.

Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengaku program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah bertujuan memberi jaring pengaman bagi masyarakat, tapi tidak dirasakan langsung oleh kontraktor.

"Artinya tidak ada program jaring pengaman untuk kontraktor kecil, memang ada program padat karya tunai, tapi kami tidak dilibatkan, padahal kami butuh bantalan saat jatuh akibat pandemi ini," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).

Errika mengaku pihaknya sudah menyampaikan aspirasi tentang perlunya jaring pengaman bagi kontraktor kecil dan pelibatan dalam program padat karya tunai ini kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Permintaan itu disampaikan saat berdiskusi pada masa awal-awal pandemi Maret 2020. Pada saat itu, katanya, Menteri Basuki mengatakan bahwa masukan dan saran itu akan dibahas di kementerian.

Namun, sampai 4 bulan sejak pandemi Covid-19 di Tanah Air, anggota Gapensi tidak ada yang dilibatkan dalam program PKT Kementerian PUPR, dan tidak mendapatkan program jaring pengaman apa pun.

"Kalau ada pun ya, keringanan pajak. Itu kan sifatnya hanya menekan beban tapi tidak menambah pendapatan. Padahal, yang masalah saat ini adalah tidak ada pendapatan dan tidak ada pekerjaan," ujarnya.

Saat ini sebagian anggota Gapensi, hanya berusaha bertahan dengan kondisi yang ada. Bagi yang kuat kondisi keuangannya, mereka akan memilih untuk tinggal di rumah dan karyawan mendapatkan bayaran gaji minimal, sedangkan yang tidak kuat, memilih untuk menutup perusahaan serta karyawannya diberhentikan.

Errika mengaku belum ada data resmi berapa jumlah anggota Gapensi yang menutup perusahaannya. Untuk mengetahui hal itu, bisa dilihat pada saat proses pendaftaran ulang keanggotaan tahun depan.

"Saat ini anggota kami jumlahnya sekitar 30.000 perusahaan. Saat proses pendaftaran ulang tahun depan nanti akan ketahuan berapa yang daftar ulang dan masih survive, berapa yang sudah tutup atau ganti usahanya," ujarnya.

Sumber : Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR menjamin seluruh proyek konstruksi tetap berlanjut di tengah pandemi Covid-19. SDM konstruksi diminta melakukan inovasi dan meningatkan kualitasnya guna mendukung program tersebut.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto menjelaskan hal itu dalam webinar Bimbingan Teknis (Bimtek) Beton Pracetak dan Prategang yang diikuti oleh 422 peserta secara daring pada Rabu (1/7/2020).Trisasongko berharap meskipun Covid 19 menjadi hambatan, tidak mematahkan semangat para profesional di industri konstruksi. Selain menciptakan inovasi dan menguatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi hal utama dalam menghadaapi covid 19 ini.

"Jadi, tidak hanya mengandalkan teknologi semata," ungkapnya sebagaimana siaran pers Asosiasi Perusahaan Pracetak Dan Prategang Indonesia (AP3I) yang diterima Bisnis.

Peserta bimbingan teknis tenaga konstruksi diikuti oleh BUMN sektor konstruksi, para pegawai kementerian PUPR, perusahaan swasta, akademisi, dan para peminat sektor konstruksi.

Para pembicara webinar ini adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) Agus Wantoro, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Putut Marhayudi, Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) Harry Nugraha Nurjaman, dan beberapa direksi BUMN Konstruksi.

Selain narasumber dari dalam negeri, gelaran ini juga menampilkan pembicara dari Korea Selatan dan Singapuray yaitu Senior Director Group CEO's Office Lead, Digital Management Office Eugene Seahdan Chief Representative Officer at WohHup (Private) Limited Director at WohHup Indonesia IwanSusanto.

Agus Wantoro mengharapkan produktivitas industri pracetak dan prategang dapat kembali berjalan normal denganutilitas 80%. “Saat ini hanya 30%,” ujarnya.

Ia optimistis investasi dapat berjalan normal kembali dan serapan produk dari anggota asosiasi kembali optimal yang saat ini mencapai 42 juta ton per tahun.

Kapasitas produksi dalam  5 tahun terakhir, katanya, terus mengalami peningkatan sejak 2014 sebesar 24,5 juta ton, kemudian naik jadi 25,32 juta ton. “Kenaikan yang siginfikan terjadi pada tahuan lalu hingga mencapai  42,6 juta ton.”

Bimtek ini digelar selama 3 hari. Hari pertama materinya a.l. Normal Baru dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Erection Jembatan dan Struktur dengan Metode Angkat (Lifting Structure) dengan Launcher Gantry, Contingency Plan For The Construction Business In The Pandemic Status Of Covid-19 in Korea.

Selainitu, Precasting and PPVC Integrated Digital Delivery Implementation Covid 19 Prevention Plan In Singapore, Pembinaan Sumber daya manusia konstruksi dan pengembangan inovasi produk dan standar nasional pada era normal baru, penyesuaian SOP dan road map industri pracetak prategang pada era normal baru.

Hari kedua materi yang dibahas a.l. Penyesuaian perencanaan komponen beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung terhadap SNI 2847:2019 dan SNI 1726:2019, Penyesuaian perencanaan komponen beton pracetak dan prategang untuk bangunan infrastruktur terhadap SNI 2847:2019 dan SNI 1726:2019.

Dalam bahasan tentang Penerapan SOP Industri Pracetak dan Prategang dan Inovasi Konstruksi pada proyek jalan tol layang A.P. Pettarani Makasar, dilakukan kunjungan lapangan virtual di lokasi: proyek jalan tol Layang A.P. Pettarani Makasar, penerapan SOP pada proyek pembangunan Rumah Sakit Covid19 di Galang (Kepulauan Riau) dan Simprug (Jakarta), serta inovasi teknologi PPVC.

Pada hari ketiga, materi yang dibahas meliputi Inovasi Produk Irigasi, Inovasi teknologi jalan pracetak dan prategang Sprigwp untuk konstruksi jalan tol dan preservasi jalan di new normal era, SOP industri pracetak prategang pada Proyek Jambaran Tiung Biru Pertamina Cepu serta inovasi teknologi dan rantai pasoknya, serta SOP industri pracetak prategang pada pabrik dan konstruksi pada pembangunan Apartemen Tokyo Riverside 32 lantai.

Selain materi, bimtek ini juga rencananya diadakan kunjungan secara virtual ke lokasiproyek a.l. Proyek Jambaran Tiung Biru Pertamina Cepu, proyek Fasilitas Produksi dan ProyekApartemen Tokyo Riverside 32 Lantai, dan Proyek Rumah Sakit Covid-19 di Galang dan Simprug.

sumber berita BISNIS.COM

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 yang direkomendasikan 27 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Moh.Ade Afriandi mengatakan gubernur akhirnya memutuskan untuk menetapkan UMK 2020. “Gubernur sudah menyetujui rekomendasi kabupaten/kota, sudah iya menyetujui,” katanya saat dihubungi, Kamis (21/11/2019) malam.

Meski petikan surat keputusan gubernur terkait UMK 2020 ini belum dirilis, penetapan mengacu kepada rekomendasi dari formulasi melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang yakni Rp 4.594.325.

Sementara rekomendasi angka terkecil yakni Rp 1.831.885 diberikan untuk Kota Banjar. Sehingga rata-ratanya, UMK di kabupaten/kota Jabar berkisar Rp 2.963.497.

Ade memastikan keputusan kenaikan ini sudah disetujui oleh semu pihak. Bahkan perwakilan asosiasi buruh Jawa Barat yang menemui Wagub Jabar Uu Ruzhanul petang tadi bisa memahami keputusan tersebut.

“Kalau ada pemahaman yang berbeda nanti ada ruang lain, karena kebijakan ini pasti tidak akan memuaskan semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum sore tadi menerima audiensi Aliansi Buruh Jawa Barat di Ruang Rapat Malabar Gedung Sate.

Kepada perwakilan buruh dari berbagai serikat se-Jabar itu, Uu menegaskan bahwa bupati/wali kota 27 daerah di Jabar sudah mengajukan rekomendasi penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Apa yang disampaikan buruh, harapan dan keinginan, kami (Pemda Provinsi Jabar) memahami itu. Kebutuhan hidup memang tidak bisa dihindari. Maka ada beberapa elemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terus kami formulasikan," kata Uu.

"Segala kebijakan pemerintah ini selalu berstandar pada keberpihakan kepada masyarakat," ujar Uu mengakhiri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : 
pemprov jabar

 

SUMBER BERITA : BISNIS.COM