Copyright 2017 - BDP Gapensi Jawa Barat

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Berdasarkan hasil pelaporan Survey Persepsi Korupsi 2015 terbitan Trabsoarency International Indonesia, tuturnya rata-rata alokasi korupsi pada sektor konstruksi sebesar 9,1 persen. Selama periode Januari-Oktober 2016, Kejaksaan Tinggi Jabar menangani ratusan kasus dugaan korupsi konstruksi. Sebanyak 59 kasus tahap penyelidikan, 33 kasus dalam fase penyidikan, dan 76 kasus masuk proses penuntutan.

Melihat kondisi itu, jajaran DPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi. “Sejak 3 tahun lalu, kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai upaya pencegahan terhadap seluruh anggota  agar tidak terjerumus kasus korupsi. Mulai pihak  kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan berbagai lembaga lainnya,” tandas Ketua Umum Gapensi Jabar, Susilo Wibowo, pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jabar, di Sekretariat Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Jabar, Selasa (15/11).

Susilo tidak membantah bahwa sejjauh ini, ada oknum-oknum kontraktor yang nakal. Dia berpendapat, mayoritas dugaan korupsi pada sektor jasa konstruksi karena kekurangpahaman pengusaha tentang prosedur. Karena itulah, cetus dia, perlu adanya penambahan pengetahuan pencegahan.

Pihaknya pun, tambah Susilo, bersepakat dengan Gubernur Jabar, sebagai upaya menjadikan Jabar kembali menjadi yang terbaik di tanah air Indonesia dalam hal konstruksinya. Diungkapkan, Jabar pernah meraih predikat terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut.

 

Wakil Ketua DPD Gapensi Jabar Bidang Hukum dan Advokasi, Asep Chandra, menimpali, tahun ini pihaknya belum menerima pelaporan anggota Gapensi Jabar, yang meminta bantuan hukum karena terlibat korupsi. “Saya kira, kerjasama-kerjasama yang terjalin selama ini mulai berbuah hasil positif,” tutup Asep. (win)

 

Sumber : jabartoday.com