Copyright 2017 - BDP Gapensi Jawa Barat

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kamis (15/12). UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan akan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun.

Satuan Kerja Balai Pembinaan Konstruksi wilayah III Jakarta Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian  PU PERA  bekerja sama dengan BPD GAPENSI Jawa Barat pada hari Rabu,  tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2016 mengadakan acara “Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Penyedia Jasa”.  Acara yang dilaksanakan di Hotel Ibis Jalan Braga No.08 Kota Bandung dihadiri oleh Ketua Umum GAPENSI Jawa Barat H.  Susilo Wibowo, SIP  dan Sekretaris Umum  GAPENSI Jawa Barat H. Ismet  Slamet, SE  beserta Jajaran Pengurus BPD GAPENSI Jawa Barat  lainnya  dan Penyedia Jasa di Kota Bandung.

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Berdasarkan hasil pelaporan Survey Persepsi Korupsi 2015 terbitan Trabsoarency International Indonesia, tuturnya rata-rata alokasi korupsi pada sektor konstruksi sebesar 9,1 persen. Selama periode Januari-Oktober 2016, Kejaksaan Tinggi Jabar menangani ratusan kasus dugaan korupsi konstruksi. Sebanyak 59 kasus tahap penyelidikan, 33 kasus dalam fase penyidikan, dan 76 kasus masuk proses penuntutan.

Melihat kondisi itu, jajaran DPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi. “Sejak 3 tahun lalu, kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai upaya pencegahan terhadap seluruh anggota  agar tidak terjerumus kasus korupsi. Mulai pihak  kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan berbagai lembaga lainnya,” tandas Ketua Umum Gapensi Jabar, Susilo Wibowo, pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jabar, di Sekretariat Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Jabar, Selasa (15/11).

Susilo tidak membantah bahwa sejjauh ini, ada oknum-oknum kontraktor yang nakal. Dia berpendapat, mayoritas dugaan korupsi pada sektor jasa konstruksi karena kekurangpahaman pengusaha tentang prosedur. Karena itulah, cetus dia, perlu adanya penambahan pengetahuan pencegahan.

Pihaknya pun, tambah Susilo, bersepakat dengan Gubernur Jabar, sebagai upaya menjadikan Jabar kembali menjadi yang terbaik di tanah air Indonesia dalam hal konstruksinya. Diungkapkan, Jabar pernah meraih predikat terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut.

 

Wakil Ketua DPD Gapensi Jabar Bidang Hukum dan Advokasi, Asep Chandra, menimpali, tahun ini pihaknya belum menerima pelaporan anggota Gapensi Jabar, yang meminta bantuan hukum karena terlibat korupsi. “Saya kira, kerjasama-kerjasama yang terjalin selama ini mulai berbuah hasil positif,” tutup Asep. (win)

 

Sumber : jabartoday.com

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Harmonisasi Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Jasa Konstruksi Nasional dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BSN Bambang Prasetya dan Ketua LPJKN Tri Widjajanto J. pada Kamis (29/9/2016) di Gedung Balai Krida, Kebayoran Baru, Jakarta.

Gapensi Jabar memberikan bantuan kepada korban banjir Garut, Senin (26/9/2016).

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Kontruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Jawa Barat, Susilo Wibowo, menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut, Senin (26/9/2016).