Copyright 2018 - BDP Gapensi Jawa Barat

 

 


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lama ditunggu, Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi telah resmi menjadi UU Jasa Konstruksi pada Kamis (15/12/2016) lalu.

UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun.Disahkannya UU Jasa Konstruksi ini disambut baik oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi).Gapensi berharap dengan adanya UU ini tak akan ada lagi kriminalisasi terhadap pelaksana konstruksi di Indonesia.“Kami sambut baik, semoga tidak ada lagi aksi sepihak berupa kriminalisasi kepada pelaksana konstruksi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Karumpa, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/12/2016).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan ada tiga juta tenaga kerja di bidang konstruksi memiliki sertifikat guna meningkatkan daya saing dan kompetensi sektor konstruksi di Indonesia.

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tingkat Nasional Periode 2016-2020, Kamis (12/1/2017) di Jakarta.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya Pengurus LPJK Tingkat Nasional sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dimana telah dilaksanakan Rapat Pengurus Lembaga (RPL) yang dilaksanakan serentak di Pusat dan di seluruh Provinsi di seluruh Indonesia, untuk memperoleh susunan Pengurus Lembaga.

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kamis (15/12). UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan akan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun.

Satuan Kerja Balai Pembinaan Konstruksi wilayah III Jakarta Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian  PU PERA  bekerja sama dengan BPD GAPENSI Jawa Barat pada hari Rabu,  tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2016 mengadakan acara “Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Penyedia Jasa”.  Acara yang dilaksanakan di Hotel Ibis Jalan Braga No.08 Kota Bandung dihadiri oleh Ketua Umum GAPENSI Jawa Barat H.  Susilo Wibowo, SIP  dan Sekretaris Umum  GAPENSI Jawa Barat H. Ismet  Slamet, SE  beserta Jajaran Pengurus BPD GAPENSI Jawa Barat  lainnya  dan Penyedia Jasa di Kota Bandung.