Copyright 2021 - BDP Gapensi Jawa Barat

Sri Mulyani dalam  "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia"

Penulis : 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan uang baru Rupiah dengan pecahan nominal Rp 75 ribu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan jika penerbitan uang baru dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun.

Uang baru ini dicetak dalam bentuk kertas sebanyak 75 juta lembar, yang bisa menjadi koleksi masyarakat. Sehingga total yang dicetak pemerintah senilai Rp 5,62 triliun.

"75 juta yang dicetak ditandatangani Menkeu selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI," ujar Sri Mulyani dalam "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia" bersama Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan secara virtual, Senin (17/8/2020).

Dia menjelaskan jika, sesuai dengan amanat UU nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang rupiah, mata uang rupiah ditempatkan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh masyarakat.

"Ini koordinasi yang baik dari beberapa pihak seperti BI, kemenkeu, kemensos dan para ahli waris. Pengeluaran uang kemerdakaan ini telah melalui perencanaan matang yang dilakukan sejak 2018," jelas Sri Mulyani.

Gubernur BI Perry Warjiyo, menuturkan jika pengeluaran uang rupiah sebagai mata uang tidak hanya berperean sebagai alat pembayaran. "Tetapi lambang kedauatan masyarakat, sistem kemandirian bangsa Indonesia," jelas dia.

Setiap lembar uang Rupiah dikatakan mengandung identitas dan karakteristik bangsa Indonesia. "Kami telah mendistribusikan uang 75 tahun ini ke seluruh kantor-kantor," kata dia.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan uang baru dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Acara peluncuran uang baru edisi koleksi ini berlangsung, Senin (17/8/2020) siang ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, diterbitkannya uang baru ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.

"Jadikan peristiwa ini sebagai simbol kebangkitan dan optimisme menghadapi tantangan dampak pandemi Covid-19 guna melanjutkan pembangunan bangsa menyongsong masa depan Indonesia Maju," ujar Sri Mulyani, mengutip postingan di akun Instagram resminyanya @smindrawati.

Dalam memperingati kemerdekaan Indonesia, Mantan Gubernur Bank Dunia ini juga mendorong agar masyarakat bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang diterima.

Tak lupa pula untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan yang telah berjasa untuk negara ini, baik para pahlawan yang gugur saat memperjuangkan kemerdekaan maupun mereka yang gugur sekarang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Renungkan juga apa saja yang telah kita perbuat di masa kemerdekaan ini? Sudah seberapa Indonesia-kah jiwa dan raga kita?" ujarnya.

Diketahui acara "Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia" akan dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2020, pukul 11.15 - 11.45 WIB, dan dapat disaksikan melalui live streaming di kanal youtube Bank Indonesia.

Adapun uang baru ini bukan merupakan uang untuk transaksi melainkan edisi khusus untuk dikoleksi. BI memang beberapa kali telah menerbitkan uang edisi koleksi, seperti uang edisi khusus Seri 25 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Seri perjuangan Angkatan 45, Seri Save The Children, Seri Cagar Alam, dan seri lainnya.

Sumber berita : Liputan6.com

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat Jumat (13/4/2018). - Antara/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA — Kontraktor skala kecil yang menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengaku juga membutuhkan jaring pengaman agar tidak jatuh terlalu dalam akibat pandemi Covid-19.

Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengaku program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah bertujuan memberi jaring pengaman bagi masyarakat, tapi tidak dirasakan langsung oleh kontraktor.

"Artinya tidak ada program jaring pengaman untuk kontraktor kecil, memang ada program padat karya tunai, tapi kami tidak dilibatkan, padahal kami butuh bantalan saat jatuh akibat pandemi ini," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).

Errika mengaku pihaknya sudah menyampaikan aspirasi tentang perlunya jaring pengaman bagi kontraktor kecil dan pelibatan dalam program padat karya tunai ini kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Permintaan itu disampaikan saat berdiskusi pada masa awal-awal pandemi Maret 2020. Pada saat itu, katanya, Menteri Basuki mengatakan bahwa masukan dan saran itu akan dibahas di kementerian.

Namun, sampai 4 bulan sejak pandemi Covid-19 di Tanah Air, anggota Gapensi tidak ada yang dilibatkan dalam program PKT Kementerian PUPR, dan tidak mendapatkan program jaring pengaman apa pun.

"Kalau ada pun ya, keringanan pajak. Itu kan sifatnya hanya menekan beban tapi tidak menambah pendapatan. Padahal, yang masalah saat ini adalah tidak ada pendapatan dan tidak ada pekerjaan," ujarnya.

Saat ini sebagian anggota Gapensi, hanya berusaha bertahan dengan kondisi yang ada. Bagi yang kuat kondisi keuangannya, mereka akan memilih untuk tinggal di rumah dan karyawan mendapatkan bayaran gaji minimal, sedangkan yang tidak kuat, memilih untuk menutup perusahaan serta karyawannya diberhentikan.

Errika mengaku belum ada data resmi berapa jumlah anggota Gapensi yang menutup perusahaannya. Untuk mengetahui hal itu, bisa dilihat pada saat proses pendaftaran ulang keanggotaan tahun depan.

"Saat ini anggota kami jumlahnya sekitar 30.000 perusahaan. Saat proses pendaftaran ulang tahun depan nanti akan ketahuan berapa yang daftar ulang dan masih survive, berapa yang sudah tutup atau ganti usahanya," ujarnya.

Sumber : Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR menjamin seluruh proyek konstruksi tetap berlanjut di tengah pandemi Covid-19. SDM konstruksi diminta melakukan inovasi dan meningatkan kualitasnya guna mendukung program tersebut.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto menjelaskan hal itu dalam webinar Bimbingan Teknis (Bimtek) Beton Pracetak dan Prategang yang diikuti oleh 422 peserta secara daring pada Rabu (1/7/2020).Trisasongko berharap meskipun Covid 19 menjadi hambatan, tidak mematahkan semangat para profesional di industri konstruksi. Selain menciptakan inovasi dan menguatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi hal utama dalam menghadaapi covid 19 ini.

"Jadi, tidak hanya mengandalkan teknologi semata," ungkapnya sebagaimana siaran pers Asosiasi Perusahaan Pracetak Dan Prategang Indonesia (AP3I) yang diterima Bisnis.

Peserta bimbingan teknis tenaga konstruksi diikuti oleh BUMN sektor konstruksi, para pegawai kementerian PUPR, perusahaan swasta, akademisi, dan para peminat sektor konstruksi.

Para pembicara webinar ini adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) Agus Wantoro, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Putut Marhayudi, Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) Harry Nugraha Nurjaman, dan beberapa direksi BUMN Konstruksi.

Selain narasumber dari dalam negeri, gelaran ini juga menampilkan pembicara dari Korea Selatan dan Singapuray yaitu Senior Director Group CEO's Office Lead, Digital Management Office Eugene Seahdan Chief Representative Officer at WohHup (Private) Limited Director at WohHup Indonesia IwanSusanto.

Agus Wantoro mengharapkan produktivitas industri pracetak dan prategang dapat kembali berjalan normal denganutilitas 80%. “Saat ini hanya 30%,” ujarnya.

Ia optimistis investasi dapat berjalan normal kembali dan serapan produk dari anggota asosiasi kembali optimal yang saat ini mencapai 42 juta ton per tahun.

Kapasitas produksi dalam  5 tahun terakhir, katanya, terus mengalami peningkatan sejak 2014 sebesar 24,5 juta ton, kemudian naik jadi 25,32 juta ton. “Kenaikan yang siginfikan terjadi pada tahuan lalu hingga mencapai  42,6 juta ton.”

Bimtek ini digelar selama 3 hari. Hari pertama materinya a.l. Normal Baru dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Erection Jembatan dan Struktur dengan Metode Angkat (Lifting Structure) dengan Launcher Gantry, Contingency Plan For The Construction Business In The Pandemic Status Of Covid-19 in Korea.

Selainitu, Precasting and PPVC Integrated Digital Delivery Implementation Covid 19 Prevention Plan In Singapore, Pembinaan Sumber daya manusia konstruksi dan pengembangan inovasi produk dan standar nasional pada era normal baru, penyesuaian SOP dan road map industri pracetak prategang pada era normal baru.

Hari kedua materi yang dibahas a.l. Penyesuaian perencanaan komponen beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung terhadap SNI 2847:2019 dan SNI 1726:2019, Penyesuaian perencanaan komponen beton pracetak dan prategang untuk bangunan infrastruktur terhadap SNI 2847:2019 dan SNI 1726:2019.

Dalam bahasan tentang Penerapan SOP Industri Pracetak dan Prategang dan Inovasi Konstruksi pada proyek jalan tol layang A.P. Pettarani Makasar, dilakukan kunjungan lapangan virtual di lokasi: proyek jalan tol Layang A.P. Pettarani Makasar, penerapan SOP pada proyek pembangunan Rumah Sakit Covid19 di Galang (Kepulauan Riau) dan Simprug (Jakarta), serta inovasi teknologi PPVC.

Pada hari ketiga, materi yang dibahas meliputi Inovasi Produk Irigasi, Inovasi teknologi jalan pracetak dan prategang Sprigwp untuk konstruksi jalan tol dan preservasi jalan di new normal era, SOP industri pracetak prategang pada Proyek Jambaran Tiung Biru Pertamina Cepu serta inovasi teknologi dan rantai pasoknya, serta SOP industri pracetak prategang pada pabrik dan konstruksi pada pembangunan Apartemen Tokyo Riverside 32 lantai.

Selain materi, bimtek ini juga rencananya diadakan kunjungan secara virtual ke lokasiproyek a.l. Proyek Jambaran Tiung Biru Pertamina Cepu, proyek Fasilitas Produksi dan ProyekApartemen Tokyo Riverside 32 Lantai, dan Proyek Rumah Sakit Covid-19 di Galang dan Simprug.

sumber berita BISNIS.COM

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 yang direkomendasikan 27 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Moh.Ade Afriandi mengatakan gubernur akhirnya memutuskan untuk menetapkan UMK 2020. “Gubernur sudah menyetujui rekomendasi kabupaten/kota, sudah iya menyetujui,” katanya saat dihubungi, Kamis (21/11/2019) malam.

Meski petikan surat keputusan gubernur terkait UMK 2020 ini belum dirilis, penetapan mengacu kepada rekomendasi dari formulasi melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang yakni Rp 4.594.325.

Sementara rekomendasi angka terkecil yakni Rp 1.831.885 diberikan untuk Kota Banjar. Sehingga rata-ratanya, UMK di kabupaten/kota Jabar berkisar Rp 2.963.497.

Ade memastikan keputusan kenaikan ini sudah disetujui oleh semu pihak. Bahkan perwakilan asosiasi buruh Jawa Barat yang menemui Wagub Jabar Uu Ruzhanul petang tadi bisa memahami keputusan tersebut.

“Kalau ada pemahaman yang berbeda nanti ada ruang lain, karena kebijakan ini pasti tidak akan memuaskan semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum sore tadi menerima audiensi Aliansi Buruh Jawa Barat di Ruang Rapat Malabar Gedung Sate.

Kepada perwakilan buruh dari berbagai serikat se-Jabar itu, Uu menegaskan bahwa bupati/wali kota 27 daerah di Jabar sudah mengajukan rekomendasi penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Apa yang disampaikan buruh, harapan dan keinginan, kami (Pemda Provinsi Jabar) memahami itu. Kebutuhan hidup memang tidak bisa dihindari. Maka ada beberapa elemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terus kami formulasikan," kata Uu.

"Segala kebijakan pemerintah ini selalu berstandar pada keberpihakan kepada masyarakat," ujar Uu mengakhiri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : 
pemprov jabar

 

SUMBER BERITA : BISNIS.COM

Sumber berita

klik Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Kamil beberapa waktu lalu mewacanakan pembangunan jalan tol baru di kawasan utara provinsi itu meskipun sudah ada tol Trans-Jawa yang melintasi daerah tersebut.

Jalan tol baru di wilayah utara Jabar dibutuhkan karena bisa mengurangi beban jalan tol Cipularang atau jalan tol Cikampek—Palimanan.

Lantas, bagaimana komentar Asosiasi Jalan Tol Indonesia ketika dimintai tanggapannya terkait dengan keinginan Ridwan kamil?